Tentang Kami

Dasar Hukum

  1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
  2. Peraturan Kepala LKPP RI No. 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa.
  3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja   Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi keberhasilan tujuan strategis organisasi dan program kerja pemerintahan. Untuk itu hasil pengadaan barang/jasa pemerintah dituntut agar berkualitas dengan harga yang komptetitif dan pada waktu yang tepat sesuai kebutuhan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dan pembangunan daerah serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa disetiap Kementrian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa, yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 10 Tahun 2016  Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,  dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali, dibentuknya Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali dengan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang permanen dan mandiri, Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali bukan saja melaksanakan fungsi pengadaan, tetapi juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, pendampingan hukum serta pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, sebag Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.