Visi Misi dan Kode Etik

Visi, Misi dan Motto Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Gubernur Bali periode 2018 -2023 yaitu :

VISI

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.

MISI

 “Mengembangkan system tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan public terpadu yang cepat, pasti dan murah

Program pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

  • Program Pengadaan Barang/Jasa.
  • Program Peningkatan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa.
  • Program Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa.
  • Program Administrasi Perkantoran.
  • Program Peningkatan Sarana Prasarana (Sapras)

MOTO

Bekerja dengan profesional dan Berintegritas

KODE ETIK

Dalam rangka menjaga integritas pengelola pengadaan barang jasa, disusun Kode Etik dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor: No 75 Th 2017, Tanggal 14 Desember 2017 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Penyusunan Kode Etik ini adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi pengadaan barang/jasa.

Setiap pejabat struktural  pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas berkewajiban:

  1. tidak mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;
  2. tidak memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
  3. tidak melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa di luar kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja;
  4. tidak menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
  5. tidak melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/pilih kasih;
  6. tidak mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
  7. tidak mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat.