Usulan HPS Obat Semakin Baik, Tingkat Gagal Lelang Berkurang

Angka lelang gagal pada komoditas obat saat ini semakin menurun seiring perbaikan penetapan HPS yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Hingga April 2018, LKPP telah menayangkan sebanyak 935 jenis obat. Sementara itu, 253 jenis obat lainnya tidak dapat diproses pada masa penayangan tahap pertama karena tidak ada penyedia yang penawar.
Meski masih ada gagal lelang, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa mengakui adanya perbaikan dalam menetapan HPS yang diusulkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kegagalan lelang obat yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
”Jadi harga yang kami proses dan hasil harga yang Bapak/Ibu sekarang lihat itu didasarkan dari satu referensi harga atau HPS yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan walaupun saat ini Kementerian Kesehatan semakin lama semakin baik juga datanya sehingga semakin berkurang proses yang gagal dibanding dengan tahun-tahun yang lalu,” ujas Sarah saat memberikan pemaparan kepada Komisi IX DPR RI, Kamis (12/04), di Jakarta.  


Sarah mengungkapkan bahwa—dalam penentuan HPS—perhitungan dan survei harga perlu dilakukan secara cermat untuk mendapatkan besaran HPS yang ideal.  Pasalnya, penetapan HPS berimplikasi besar terhadap perhitungan bisnis penyedia. Sarah mengungkapkan, nilai HPS yang terlalu rendah cenderung kurang mendapatkan respons penyedia.
”Kalaupun HPS-nya terlalu rendah dan dipaksaan, ada penyedia yang menawar, tetapi biasanya penyedia itu bukan penyedia yang baik karena pasti akan bermasalah ketika harus men-deliver barangnya karena memang harga pasarnya tidak seperti itu,” lanjutnya.
Transaksi Obat Tinggi


LKPP mencatat hingga 29 Maret 2018 transaksi obat telah mencapai 4,3 triliun. Angka ini bahkan hampir sama dengan total transaksi obat pada tahun 2017 sebesar 4,6 triliun.
Sementara itu, secara regional DKI Jakarta tercatat melakukan pembelian obat terbanyak dengan total transaksi hampir mencapai 600 miliar, sedangkan Provinsi Jawa barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah secara berurutan menduduki posisi tertinggi setelah DKI Jakarta dalam hal nilai pembelian. (eng)