Sosialisasi Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Presiden, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP RI, melaksanakan kegiatan Sosisalisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Hari Senin 7 Mei 2018 bertempat di Ballroom Swiss Bel hotel Tuban Kuta Bali yang diperuntukan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali.

Kegiatan Sosialisasi ini di buka olehKepala LKPP RI dengan memutar video sambutan, dilanjutkan dengan sambutan pembukaan oleh Kepala Biro Administrasi Pengadaan Jasa Setda Provinsi Bali (Drs. I Ketut Adiarsa, MH). Pada kesempatan ini  Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dan pada kegiatan sosialisasi ini di isi oleh Narasumber LKPP RI yaitu :

1. Ir. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc (Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan.

2. Imam Arumsyah, SE. (Kepala Seksi Jasa Konsultasi),

 

Dengan jumlah peserta sebanyak 114 orang dari Perwakilan Kabupaten/Kota se-Bali, Perwakilan instansi vertikal (Kajati Bali, Polda Bali, BPK Provinsi Bali dan BPKP Provinsi Bali, Pokja dan Pejabat Pengadaan di lingkup OPD Pemerintan Provinsi Bali dan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali sebagai panitia lokal.

Terdapat 12 Pengaturan Baru dan 19 perubahan pengaturan dalam Perpres No 16 Tahun 2018, antara lain :

1.Tujuan Pengadaan.

2.Pekerjaan Terintegrasi.

3.Perencanaan Pengadaan

4.Agen Pengadaan

5.Konsolidasi Pengadaan

6.Swakelola

7.Repeat Order

8.E-Reverse Auction

9.Pengecualian

10.Penelitian

11.E-Marketplace

12.Layanan Penyelesaian Sengketa.